Deteksi Pos Indonesia, Puluhan mahasiswa dari Aliansi Peduli Pemasyarakatan Indonesia APPI berencana gelar aksi besar besaran di gedung Menkumham dan juga gedung Direktorat Jendral Pemasyarakatan guna menyampaikan tuntutan copot jabatan RSL selaku Direktur Jendral Pemasyarakatan karena telah di angggap tak serius menjalankan tugas besar yang diamanahkan oleh negara kepadanya.
Rasa kecewa APPI itu terkuak, ketika Deteksi Pos Indonesia mencoba menghubungi Umar Sagala selaku Korlap aksi Via HP, dengan singkat dikatakannya bahwa berdasarkan informasi yang temukan dari berbagai sumber,belakangan ini terdapat pemberitaan tentang dugaan pungli jual beli kamar, pelarian di lapas dan rutan, peredaran narkoba dan HP yang masih marak, serta mahalnya dalam kepengurusan Pembebasan Bersyarat.”Dikuat oleh itu membuat gerahnya APPI kian tertantang untuk menyikapi sejauhmana nyali dan sepak terjangnya RSL yang disebut sebut dikenal handal dengan jurus cueknya terhadap apapun masalah dan siapapun juga orang selama ini”, ketus Umar Sagala.
Tidak itu saja, kata Umar Sagala sementara tanpa disadari oleh Rsl banyaknya pejabat bermasalah masih saja diberikan jabatan strategis merupakan salah satu dari persoalan terend terjadi sejak Menteri menjabat 2014. “Permainan catur pemasangan pejabat pejabat di UPT Sudah berlangsung sampai saat ini semua jabatan di UPT baik lapas maupun rutan itu memang di pasangkan orang-orang mereka semua yang bisa memback up kegiatan kantor maupun entertain wahnya dengan hidup glamor, bahkan mengadakan perkumpulan di hotel-hotel berbintang agar tidak di lihat orang instansi pemasyarakatan kumham yang digelar secara rapih”, ketus Umar Sagala.
Padahal harapan kita, katanya ketika dilantiknya RSL selaku Dirjenpas diharapkan bisa memperbaiki hal tersebut, tapi nyatanya tidak demikian, malah terkesan pengelola Lapas lebih nyaman karena merasa dapat berlindung penuh, meskipun dibalik semua itu Dirjenpasnya sendiri mungkin saja tidak tahu permainan sesungguhnya terjadi”, ketusnya lagi.
Kenapa sampai disebut demikian? Karena, katanya dari zaman ke zaman para Dirjenpas selalu dikelabui oleh permainan arus bawah dengan pergerakan yang rapih dari para kasubag mutasi dan Kabag mutasi serta antek-entek nya para tukangnya. “Lebih lebih dengan menguapnya informasi tak sedap Kanwil Kemenkumham DIY adanya penyiksaan petugas lembaga permasyarakatan lapas terhadap narapidana kasus narkoba”, tegas Umar Sagala.
Insya Alloh, katanya dalam waktu dekat APPI bakal melakukan aksi dan turun langsung ke lapangan pada 11/03 di gendung Kemenkumham dan juga gedung direktorat Jenderal Pemasyarakatan ucap umar sagala selaku korlap aksi. “Ada 3 tuntuntan yang akan di sampaikan saat aksi nantinya”, tegasnya lagi.
Adapun tuntutan yang dimaksud, katanya pertama eminta Menteri Hukum dan Ham Menkumham Yasonna H. Laoly Copot Dirjen Pas Rsl, dan sekaligus memberikan raport merah Kepada Dirjenpas dan terakhirnya usut tuntas dugaan jual beli jabatan, penempatan pejabat bermasalah dan penyiksaan narapidana dilapas Jogja. “Dimata hukum semua warga indonesia sama tidak ada yang boleh di bedakan” ujarnyanya.
Sementara itu, RSL Dirjenpas ketika dihubungi oleh Deteksi Pos Indonesia Via HP dengan singkat mengatakan bahwa aksi pengerahan masa yang direncanakan oleh APPI adalah bagian dari kehidupan Demokrasi yang mesti dihargai. “Tetapi, persoalannya sejauh mana aksi tersebut pantas dianggap sebagai gejolak besar terjadi hingga bisa dianggap menjadi bagian penting harus segera ditanggapi oleh Pemerintah”, sungkatnya lagi.
Lebih lanjut, Dirjenpas mengatakan berbagai masalah terjadi dan muncul dimasa sekarang ini merupakan sesuatu tak sebatas kenyataan dari sebuah realita terjadi, tapi dibalik semuanya diminta kepada siapapun juga supaya bisa jeli menyikapi masalah secara utuhnya agar setiap kepedulian siapapun bebar utuh bagi Republik ini. “Terkadang suatu masalah sedang dalam proses pembenahan maupun sedang dalam proses hukum, tapi karena ketidak sabaran dan amarah dari siapapun peduli kerab menambah rancu persoalan”, ketusnya.
Terkait persoalan terjadi dimana mana Lapas, katanya adalah kondisi miris tak henti dibenahi terutamanya sejak masa reformasi karena kentalnya upaya supremasi hukum hingga membuat Lapas menjadi tumpukan mewadahi tiap masalah dengan ragam masalah pula yang berpotensi muncul. “Dengan tak henti menggelar komunikasi yang baik serta memahami sikond masing mesti disadari oleh semua stakholder termasuk sang peduli diharapkan kerja Kemenkumham dan Dirjenpas bisa lebih berarti besar bagi Republik ini terutama siapapun kita disebut orang peduli”, tambah RSL menutupi bincangnya.@Yd,Yid,Yi dan Riles we are te big familly Girsang, Simalungun, Sipispis.
