Pengantar.
Politik berawal dari kata dasar Poly dan tical yang berasal dari bahasa Yunani, berarti kiat atau strategi menata Kota atau wilayah supaya lebih baik dan maju. Hingga, dikenal hampir seluruh tokoh politik kenamaan belahan dunia dari Amerika, Arab, Eropa, Asia dan lainnya di masa lalu adalah orang yang memiliki basic exact atau ilmu pasti, bahkan Presiden RI pertama dan sekarang menyandang gelar Insinyur.
Ternyata, kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan terhadap begitu penting makna dan wibawa sebuah kekuasaan telah membuat politik meleburkan diri dengan membentuk ilmu tersendirinya disebut ilmu politik lebih bersifat ilmu sosial, sementara kata politik yang sesungguhnya menunjukkan sebuah tujuan membangun secara tekhniknya lebih sering dimaknai fungsinya menjadi subjek kebesaran dari partai dan diri seseorang disebut politikus.
Hingga, siapa yang punya kiat dengan akal bulusnya yang didukung oleh sarana dan finansial memadai selalu mulus bisa disebut dan menjadi seorang politikus kenamaan dan orang terpandang negeri maupun tingkat larik dan dusun tempat masingnya berdomisili, tanpa lagi diukur kemajuan secara tekhnis apa yang ada manfaat besarnya bisa dibuat bagi orang banyak.
Yang disebut pemilihan berawal dari kata dasar pilih, berarti kesanggupan seseorang atau kelompok dalam menentukan sikap, perbuatan dan perkataan dituju pada sesuatu dengan tujuan dan hasilnya yang benar dan baik harus bisa diraih.
Begitu pula, makna dan tujuan Pemilihan Umum yang digelar atau diikuti oleh banyak orang read-umum, tapi tetaplah berdasar hasil dari yang benar, baik yang digelar oleh masing pemilihnya.
Secara prinsipnya hasil Pemilu yang benar dan baik mestinya berkualitas yang ada manfaat besarnya bagi segala perubahan dan kemajuan bernegara, pembangunan dan kehidupan sosial bermasyarakatnya.
Untuk bisa mendapatkan hasil Pemilu yang seperti itu bukanlah pekerjaan mudah seperti membalik telapak tangan. Maka, Pemilu mengenal banyak tahapan dengan tujuan agar pemilih bisa lebih mengenal dan tahu siapa dan partai apa yang mesti dipilih, misalnya.
Hingga, diaturan sebagai peserta Pemilu sempat dikenal dengan ketentuan menyaratkan bahwa KTP pesertanya harus beralamat didaerah pemilihan beberapa bulan sebelum digelar tahapan Pemilu dengan tujuan agar:
– Yang bersangkutan bisa lebih memahami potensi apa yang harus ditingkat dan dikembangkannya dikenal dengan istilah Visi dan Misi.
– Masyarakat pemilih bisa lebih memahami jejak rekam peserta pemilu termasuk kesanggupan dan keseriusannya untuk bisa menggelar apa yang menjadi harapan dari masyarakat pemilihnya.
Apakah Tujuan Dan Hasil Pemilu Indonesia Sudah Berlangsung Sebagaimana Yang Diharapkan?
Jawabannya, secara umum tujuan dengan hasil yang diharapkan dari Pemilu belum seutuhnya bisa diraih, lantaran semasa Orla dan Orba Pemilunya berjuntrungan kepada kehendak sang penguasa yang berkuasa, sedangkan di era Reformasi dengan adanya UU tentang Otoda Otonomi Daerah dan UU tentang Pemekaran secara tak langsungnya Pemilu telah menyemai bibit tumbuhnya raja raja kecil dan semangat berbagi kekuasaan disetiap tingkat daerah.
Tak sedikit pula dari pesertanya yang menganggap Pemilu sebagai lahan bisnis atau bagaimana bisa mendapat hasil lebih yang menggiurkan bila sempat terpilih sebagai Kepala Pemerintahan maupun selaku Wakil Rakyat.
Tidak itu saja dan maaf cakap, hampir umumnya Partai sebagai pesertanya belum utuh dengan prinsip dari pendirian sebuah partai yakni sejak partai berdiri maka secara otomatisnya menjadi milik dan kepunyaan rakyat, tapi kenyataan umum kerap terjadi pengurus yang dipercayai mengelola partai sudah menganggap partai menjadi milik pribadinya dan segala kebijakan partai semata menurut maunya pengurus terutama harus kehendak dari Ketum DPP Partai masingnya.
Hingga, Partai disebut biduk bagi peserta Pemilu sampai dijadikan lahan bisnis dengan tawaran terkadang mencapai milyaran rupiah terhadap yang mau diusung dalam Pemilu Eksekutif dan tak ketinggalan perangainya masyarakat pemilih terutama makelar politik yang sudah nauzubillah minta ampun tabiatnya sengaja menunggu datangnya musim Pemilu karena alasan kesempatan mendapat rezeki noplok dengan kebanggaan menyebut uangnya piro. Nauzubillah.
Sejauhmana Berlangsung Fungsi Eksekutif Dan Legislatif Dengan Kuasa Politisnya?
Bicara kelangsungan dan kemajuan kerja eksekutif tak terlepas dari regulasi dan kebijakan politis Kepala Pemerintahan dengan hak prerogatifnya dalam membentuk lembaga dan menunjuk pejabatnya yang menganut prinsip ramping, efisien dan berdaya guna dengan pejabat yang benar benar berkualitas dan teruji serta diyakini ada manfaat besar bagi kemajuan dari hasil kerja lembaga yang dipimpinnya.
Tapi, kenyataannya telah membuat dihampir umumnya daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia pembentukan lembaga dan penunjukan pejabat juga karena adanya pertimbangan balas budi terhadap tim telah mendukung dan guna menutupi kos anggaran yang telah diguna ketika menghadapi sukses Pemilu yang diikuti.
Tak ketinggalan, disebut legislatif adalah lembaga yang terhormat tak lepas dari kesanggupan menggelar hak budgeting, kontroling dan hak legislasi masing dewan yang dikenal bukan main nauzubillah beringas dan ganasnya ketika sidang dan rapat paripurnanya dengan ketok palu disertai angguk bahiyo iyonya diantara sesama unsur pimpinan seolah olah tak bisa menunggu hari esok apa yang disampaikan bagi segala kemajuan harus tuntas digelar.
Terutama apa yang disebut kerja dewan menganut prinsip kolektif dan kolegial telah berpengaruh besar terhadap pembahasan dan pengesahan anggaran, karena hampir ratanya dimana mana gedung dewan pembahasan anggarannya hanya bentuk coret dan tambah semata tergantung sejauhmana pihak eksekutif bisa tralala lala dengan kedip matanya terhadap dewan, tanpa didukung oleh kesanggupan dewan memahami kegunaan dan kebutuhan anggaran secara tekhnisnya bagi kelancaran dan suksesnya pembangunan, pemerintahan dan kehidupan sosial bermasyarakat.
Sementara itu, setiap isi pandangan akhir dari masing fraksi digedung dewan cenderung bersifat kata kata dan kalimah sakit hati terhadap masing dinas yang dianggap tak bisa mengguna lambang mate matik seperti tambah, kali, kurang dan bagi berbagi ketika pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh dewan. Astagafirulloh.
Kenapa semua bisa terjadi?
Bak kato petitih adat notabenenya gurindam dua belas dari negeri melayu daun kopi alias serbuk kayo bahwa tak akan ada asap bila tak ada api, semua bisa terjadi bermula karena lalai dan biasnya masyarakat pemilih, apalagi selaku tim ketika digelar Pemilu.
Lalai dalam artian ketidak sanggupan dan karena ada apanya dong terjadi pada rakyat atau masyarakat pemilih ketika menentukan sikap pilihannya, hingga hasil Pemilu Legislatif tingkat daerah pantas disebut championsnya politik antar larik dan kalbu, sedangkan pemenang Pemilu eksekutifnya kerap dianggap championsnya antar kroni dan kolega yang ada ditiap Kecamatan dan masing dusun.
Biasnya, bermaksud begitu ambisi, bahkan terkadang sampai bersilantas angannya tim pemenangan ingin mewujudkan kehendak dan maunya terhadap jago yang didukungnya sebagai Pemenang Pemilu terutama pemenang dari Pemilu eksekutif.
Tentu, tetap bermaksud bahwa secara perlahannya telah terjadi perubahan bagi kemajuan yang digelar oleh masing Pemerintah daerah dan pihak legislatifnya, lebih lebih semenjak ketatnya pemberantasan korupsi dan terobosan kemajuan tekhnis Indonesia menjadi negara besar dan maju dunia yang digelar dimasa Pemerintahan Jokowi selaku Presiden RI.
Bagaimana Solusi Masalahnya?
Mengutip beberapa kalimah pituah orang dahin masa kini dari negeri melayu daun kopi alias serbuk kawo menyebut:
– Sesungguhnya jabatan adalah amanah yang diminta pertanggung jawabannya.
– Apa bila kau menempatkan sesuatu itu pada orang yang ahlinya, maka kemaslahatanlah yang terjadi dimuka bumi ini.
Artinya, memangku setiap jabatan politik yang menjadi kebesaran di negara dan setiap daerah mesti paham dan menguasai tupoksinya karena satu sen uang negara yang digunakan harus jelas kegunaan dan manfaatnya yang bisa dipertanggung jawabkan.
Yang dipercayai sebagai pelaksananya juga harus orang yang tahu dan teruji yang memiliki keahlian kerja, hingga aturan dan sistim yang mengatur setiap kerja bisa berjalan lancar dan sukses dengan hasil berkualitas dan produktif sebagaimana diharapkan oleh adanya sebuah negara dengan Pemerintahannya sampai tingkat daerah Kabupaten atau Kota.
Saran.
1. Masyarakat pemilih harus mengetahui dan paham jelas apa yang disebut wujud elaktabilitas atau tingkat kepercayaan, adalah seorang peserta pemilu yang diyakini karena telah tahu, kenal dan paham jejak rekam serta kesanggupan dan keseriusannya untuk didukung dan dipilih.
2. Peserta Pemilu harus mengetahui dan paham jelas apa yang disebut wujud merenggut hati rakyat atau pemilih, adalah mengetahui dan paham terhadap setiap jerit tangis dan keluh kesah rakyat untuk bisa diberi dan didapat segera solusinya.
3. Masyarakat pemilih dan peserta Pemilu harus tahun dan paham jelas apa yang disebut wujud dari Visi dan Misi, adalah konsep potensi dimiliki oleh suatu daerah atau wilayah untuk dikelola, dibangun, ditingkat, dan dikembangkan bagi suatu perubahan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran secara adil dan merata.
Diharapkan, sekelumit tulisan yang sederhana ini ada manfaat besarnya bagi rakyat sebagai masyarakat pemilih dan politikus selaku peserta Pemilu. Terkait bagaimana kerja KPU dan Bangwaslu dilain tulisan akan dibahas, wassalam penulis katakanlah orang jauh tapi dekat dihati namanya. Bersambung.@Yd,Yid,Yi dan Riles.
