Deteksi Pos Indonesia, Tak salah kiranya bila ada warga merinu pandang read-iba sampai tertatah dan bertitih dengan bagana bagini ketika menyaksi nasib malang dialami oleh Sekda Alpian selaku pejabat PNS tertinggi dan mesinnya administrasi pemerintah di Kota Sungai Penuh karena fasilitas dan sarana pendukung kelancaran dari sukses kerjanya terkesan telah diabaikan selama ini.
Demikian disampaikan oleh katakanlah besar tak mau disebut gelarnya dan kecil tak mau disebut namanya dengan alasan demi menjaga stabilitas daerah dan semata bagi kemajuan serta keharmonisan di Kota Sungai Penuh.
Lebih lanjut, dikatakannya setelah mencuap masalah tidak layaknya Mobnas Sekda Kota Sungai Penuh lantaran Alpian masih menggunakan odong odong kerajaan notabenenya Mobnas warisan peninggalan Sekda masa Pusri Amsi. “Sedangkan Mobnas dengan Plat 9 R jenis Toyota Voxy yang diperuntukkan bagi Sekda sebagaimana tercatat di Samsat Jambi ternyata masih digunakan oleh Wawako Alvia Santoni dengan melengketkan plat BH 2 RZ”, ketusnya.
Kini, katanya mencuap lagi persoalan baru terabainya Rumdin Sekda yang berada disamping BPD Jambi, Kota Sungai Penuh dengan kondisi rusak parah dan tak layak huni.
“Sampai membuat Alpian yang sudah sekian tahun memangku jabatan Sekda Kota Sungai Penuh dengan tugas berat daerah yang diembaninya terpaksa membangun pos monyet didepan kediaman pribadinya demi menunjuk simbol dan wibawa sebagai rumah pejabat daerah”, ketusnya lagi.
Tak bermaksud membanding bandingkannya dengan pejabat lain, kata sumber sementara Rumdin Wawako Sungai Penuh sudah dua kali dibangun. “Rumdin Wawako yang baru dibangun dan telah terbakar kemudian dibangun lagi, seolah olah ada pilih kasih dengan sengaja ingin menjerumus pejabat tak menghuni Rumdin supaya tak henti basikahut terkait tunjangan Rumdin yang digunakan bagi rumah pribadi”, tegasnya.
Untuk itu, diharapkannya kepada Bidang dan Dinas terkait termasuk algojo sang pengetok palu anggaran agar peduli banget terhadap hal sensitif dengan kepeduliannya terkait fasilitas dan sarana pendukung kerja yang menjadi haknya pejabat. “Jangan lagi pilih kasih, apalagi demi mendukung tugas berat Sekda sebagai mata air daerah notabebenenya pejabat PNS tertinggi dan mesinnya administrasi Pemerintah daerah mesti bisa segera ditanggulangi dan disiapkan”, pungkasnya.@Yd,Yid,Yi dan Riles.
